TATA KELOLA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)


Untuk mendukung program pengendalian gratifikasi, seluruh insan Haleyora Power dalam jenjang jabatan tertentu atau karena jabatannya wajib membuat dan menyampaikan Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sesuai dengan petunjuk teknik penyampaian dan pengelolaan LHKPN setelah diberlakukannya peraturan KPK dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Perlunya pedoman ini agar mempermudah, mempercepat proses, dan melakukan efisiensi biaya dalam pelaksanaan pembuatan dan penyampaian LHKPN